disnakertrans@jatengprov.go.id
SEMARANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, evaluasi kinerja berkala, dan pengelolaan konflik kepentingan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan mewujudkan tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Komitmen Disnakertrans dalam mencegah gratifikasi dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 700.1.2.10 / 158 Tahun 2026 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Pengendalian Gratifikasi semester serta Laporan Konflik Kepentingan semester.
Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pergub Jateng Nomor 24 Tahun 2021. Diharapkan setiap pegawai wajib melaporkan penerimaan hadiah atau hiburan terkait jabatan kepada atasan langsung maksimal tujuh hari kerja, atau melalui Whistleblowing System.
Disnakertrans secara berkala menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulanan, sebagai forum evaluasi kinerja. Pemanfaatan media sosial Dinas sebagai portal publikasi mengenai pencegahan gratifikasi, termasuk pembuatan video pendek yang terpublikasi diportal youtube Disnakertrans.
Dalam sambutan Kepala Dinas pada kegiatan kedinasan dan pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, Beliau menegaskan pentingnya menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan dan gratifikasi, serta mempercepat realisasi kinerja.
Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang berlaku sejak 8 November 2024. Aturan ini memaknai konflik kepentingan sebagai kondisi ketika pejabat memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi netralitas serta kualitas keputusan atau tindakannya.
Sumbernya beragam, mulai dari kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga, afiliasi, pekerjaan sampingan, rangkap jabatan, hingga gratifikasi.
Di tingkat daerah, pengelolaan konflik kepentingan diatur lebih teknis dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan yang ditetapkan pada 19 Desember 2025.
dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mewajibkan pejabat mencatat kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi netralitasnya, serta mendeklarasikannya kepada atasan jika konflik kepentingan benar-benar terjadi.
Dalam lingkup tugas Disnakertrans, konflik kepentingan dapat muncul, misalnya saat petugas memverifikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik kerabat atau orang dekat, pegawai terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang diikuti perusahaan milik keluarga atau relasinya, pelayanan tenaga kerja dipermudah karena hubungan pribadi, atau pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki hubungan pribadi atau keluarga dengan pegawai.
Dalam situasi seperti itu, pegawai diminta mengenali konfliknya, mengungkapkannya, menghindari keterlibatan, dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme demi menjaga objektivitas dan mengutamakan kepentingan publik.
Melalui pengendalian gratifikasi, evaluasi kinerja, dan pengelolaan konflik kepentingan, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah berupaya menjadikan budaya antikorupsi sebagai bagian dari tata kerja sehari-hari.
#DisnakertransJateng #AntiKorupsi #NoGratifikasi #KonflikKepentingan #POK2026 #NgopeniNglakoni
© 2025 DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Tengah . All Rights Reserved.