Harap Tunggu



Jateng Inisiasi Kemudahan Pendaftaran Kartu Prakerja

EMARANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans Jateng) menginisiasi kemudahan masyarakat dalam pendaftaran kartu prakerja. Kartu yang merupakan program Presiden Jokowi ini diharapkan mampu mencetak masyarakat berwirausaha mandiri dan memgembangkannya di masa pandemi Covid 19 ini.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pandemi Covid 19 telah menghantam semua sektor ekonomi. Banyak orang yang terkena PHK dan menganggur. Setidaknya ada 377 ribu orang pengangguran karena Covid 19, 273 ribu orang untuk sementara tak bisa bekerja dan 3,19 juta orang bekerja dengan pengurangan waktu.

"Kenapa pengangguran naik? Karena PHK, Lapangan kerja tak dibuka dan tidak ada inisiatif dari masyarakat untuk survive. Nah, kartu prakerja ini menjadi jalan bagi masyarakat untuk bisa survive," kata Ganjar pada acara Raker Penguatan Kolaborasi dan Peran Pemda pada Perangkat Daerah Provinsi Jateng dalam Pelaksanaan Kartu Prakerja di Gedung B Pemprov Jateng, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, Kepala Disnakertrans Jateng Sakina Roselasari, perwakilan Disnaker se-Jateng dan ribuan perangkat desa se-Jateng.

Namun, Gubernur menyampaikan ada dua hal yang menjadi poin penting dalam program tersebut. Pertama, perihal kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses pendaftaran. Baik itu meliputi akses, sinyal, pendampingan, hingga aduan. Hal itu penting untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Bahkan Jateng menanyakan apakah diperbolehkan untuk membantu dalam menangani aduan.

"(Kalau ada keluhan) laporan aduannya ini lho mau ke mana? Boleh tidak, kita yg di daerah bisa mengasistensi?" tanyanya.

Hal kedua adalah penyesuaian metode, metodologi dan konten pelatihan yang diberikan dalam kartu prakerja ini. Apakah metode daring yang selama ini dijalankan memang benar-benar bisa efektif dan ilmu yang diberikan bisa diserap masyarakat. Jika pelatihan itu benar-benar bisa efektif dan dimaksimalkan serta berhasil maka akan menjadi modal menjadi start up dan wirausaha kedepannya.

Menurutnya, agar Kartu Prakerja tepat sasaran maka perlu dukungan kepala desa untuk menyosialisasikan. Selanjutnya jika terjadi kesulitan dapat menghubungi posko kartu prakerja di masing-masing disnaker kabupaten/kota dan adanya petugas pendampingan yang diberikan juklak dan juknis program kartu prakerja.

Kepala Disnakertrans Jateng Sakina Roselasari mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan dalam pelaksanaan pendaftaran Kartu Prakerja tahun 2020 dan 2021. Diantaranya membuka posko di Disnaker provinsi dan kabupaten/kota, petugas pengantar kerja membantu pelayanan akses pada calon pendaftar, memberikan akses dan pendampingan pada disabilitas.

Di sisi lain pihaknya juga mengusulkan agar lingkungan RT/Kelurahan maupun kecamatan memiliki informasi nama dan korban PHK serta pekerja yang dirumahkan. Data itu selanjutnya menjadi sasaran utama penerima kartu prakerja dengan bantuan perangkat desa dan camat. Caranya dengan memanfaatkan posko kartu prakerja di masing-masing kabupaten kota. Selain itu sosialisasi lebih diperkuat.

"Calon penerima kartu prakerja tidak dibatasi wajib mendaftar di prakerja.go.id. Tujuannya untuk memberikan ruang pada masyarakat yang tidak memiliki HP android, gagap teknologi dan keterbatasan akses internet," kata Sakina.

Lantaran berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat menyampaikan keluhan seperti susah menghubungi CS kartu prakerja, pengetahuan pendamping minim dan hanya dari medsos saja, dan banyak calon pendaftar yang tak menguasai teknologi informasi.

Kegiatan ini memperoleh apresiasi dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin. "Kami mengapresiasi pada Pemprov Jateng dalam menyukseskan program Kartu Prakerja. Inisiatif ini perlu dicontoh pemerintah daerah lainnya," kata Rudy.